MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI E-BERPADU OLEH YM KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
OLAHRA BERSAMA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT LANTAMAL XI KE 14 TAHUN KAB MERAUKE
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE
PENGANTAR ALIH TUGAS KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE KE PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS 1 A
Lebih lanjut
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR PPNPN PENGADILAN NEGERI MERAUKE
PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI (PPNPN) PENGADILAN NEGERI MERAUKE
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SELEKSI PENYEDIA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
Lebih lanjut
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
INFORMASI JADWAL SIDANG PERDATA HARI INI TGL: 22-03-2023
| No | Nomor Perkara | Pihak | Ruang | Agenda |
|---|---|---|---|---|
INFORMASI JADWAL SIDANG PIDANA HARI INI TGL: 22-03-2023
| No | Nomor Perkara | Pihak | Ruang | Agenda |
|---|---|---|---|---|