Pengawasan Rutin, Surveillance APM dan Pembinaan ZI
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PP dan JS PN Mrk
Sosialisasi tentang Surat Edaran KPT Jayapura, Menjaga Integritas badan peradilan, Tanda tangan elekronik, Bintek PP
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Khusus Perikanan
Lebih lanjut
Jam kerja dan jam layanan PTSP PN. Merauke (sementara)
PENGUMUMAN PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2019
Edaran Imbauan Pencegahan Gratifikasi
PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019
Lebih lanjut
PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas