Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

Hak-Hak Masyarakat Pencari Keadilan & Informasi Publik | Pengadilan Negeri Merauke

Hak Konstitusional Pencari Keadilan

Hak-Hak Masyarakat Pencari Keadilan

Pengaturan jaminan hak pokok bagi pencari keadilan, tersangka, terdakwa, pemohon informasi publik, serta pembaruan hukum acara pidana modern berdasarkan perundang-undangan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Berdasarkan KUHAP 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berhak segera menjalani pemeriksaan.

Berhak memilih, menghubungi, dan mendapatkan pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan.

Berhak diberitahu dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti mengenai perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.

Berhak diberitahu mengenai hak-haknya.

Berhak memberikan atau menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.

Berhak mendapatkan bantuan Penerjemah atau juru bahasa setiap waktu apabila diperlukan.

Berhak mendapatkan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum.

Bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing, berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya.

Berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

Berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan.

Berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniawan.

Berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan keluarga, kerabat, atau pihak lain, baik secara langsung maupun melalui Advokat.

Berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat serta keluarga.

Berhak mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berhak mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Berhak mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

Berhak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama menjalani proses hukum.

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang menurut Undang-Undang harus diperiksa secara tertutup.

Berhak mengajukan bukti, Saksi, dan/atau Ahli yang meringankan atau menguntungkan dirinya sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Keterbukaan Informasi Publik

Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 & SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022

1. Hak Meminta & Memperoleh Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi berhak meminta dan memperoleh Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik, kecuali informasi yang dikecualikan (seperti menghambat penegakan hukum, membahayakan keamanan negara, mengungkap rahasia pribadi, dll).

2. Hak Mendapatkan Tanda Bukti Permohonan Informasi

Pemohon Informasi berhak mendapatkan tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran permohonan dari Petugas Layanan Informasi/PPID.

3. Hak Mendapatkan Pemberitahuan Tertulis

Berhak mendapat pemberitahuan tertulis mengenai diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima Badan Publik (dapat diperpanjang 1 x 7 hari kerja).

4. Hak Memperoleh Salinan Informasi

Pemohon Informasi berhak memperoleh salinan Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku (biaya yang dikenakan hanya berkaitan dengan biaya penggandaan/penyaluran).

5. Hak Mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID

Jika tidak puas terhadap pelayanan atau keputusan PPID, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan.

6. Hak Mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi

Jika tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID, pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pembaruan KUHAP 2025

Hak dan Mekanisme Baru dalam UU No. 20 Tahun 2025

Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), Keadilan Restoratif, & Penguatan Hak Asasi

1. Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)

Terdakwa yang memenuhi persyaratan dapat menyatakan pengakuan bersalah dengan tetap memperoleh perlindungan atas hak-haknya, termasuk pendampingan Advokat, pemberian pengakuan secara sukarela dan tanpa paksaan, serta penjelasan konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut (Pasal 78, 205, dan 234 UU No. 20 Tahun 2025).

2. Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Penyelesaian perkara pidana berorientasi pada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan/atau keluarganya sesuai persyaratan undang-undang. Dapat dilaksanakan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan tanpa tekanan atau intimidasi (Pasal 79 s.d. 88).

3. Penguatan Hak-Hak dalam Proses Peradilan Pidana

KUHAP 2025 memperbarui dan memperkuat hak Tersangka dan Terdakwa, hak setelah putusan, hak upaya hukum, serta hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi (Pasal 78, 79-88, 142, 205, 234, 249, serta 285-288).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan